BERANDA
PROFIL
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT
Visi dan Misi
Tugas, Fungsi & Wilayah Yurisdiksi
Struktur Organisasi
Sejarah
LHKPN Pejabat Publik
LHKASN
PIMPINAN BADAN PUBLIK
Profil Ketua Pengadilan
PPID
Profil Singkat, Struktur dan Tugas PPID
Visi dan Misi PPID
Maklumat Pelayanan Informasi
REGULASI
Peraturan Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan / SK / Surat Edaran Badan Publik
Rancangan Peraturan KIP
LAYANAN INFORMASI
Waktu Pelayanan
Biaya / Tarif
Prosedur
SOP PPID
Layanan Online
Permohonan Informasi Publik
Formulir Pernyataan Keberatan
Survey Kepuasan Layanan Informasi
Papan Informasi Elektronik
Layanan Non Elektronik
Laporan Akses Informasi Publik
Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang
Sarana Layanan Informasi Publik
Statistik
Statistik Pegawai
Statistik Keuangan
Statistik Perkara
GALERI INFORMASI
Media Sosial
Inovasi
INFORMASI PUBLIK
Informasi Wajib Berkala
Profil Yudikatif
Program Kegiatan
Informasi Keuangan
Pengadaan Barang dan Jasa
Daftar Informasi Publik
Informasi Dikecualikan
Informasi Tersedia Setiap Saat
Informasi Wajib Disediakan
Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga
Surat Menyurat Pimpinan
Perizinan
Penyelesaian Pelanggaran
Informasi dan Kebijakan
Informasi Terbuka Lainnya
Laporan Akses Informasi Publik
Informasi Serta Merta
Kinerja
Keputusan Kebijakan
Prosedur Informasi Publik
Tata Cara Pengaduan
Komitmen Organisasi
Legalitas
Kepemimpinan
Institusionalisasi PPID
Dukungan Anggaran
Sarana Prasarana
Layanan Elektronik
Layanan Non Elektronik
Layanan Difabel
Digitalisasi
Media Sosial
Pemanfaatan Teknologi Informasi
Implementasi Satu Data
Pelayanan Informasi
Mekanisme Pelayanan Informasi
Ketepatan Pelayanan Permohonan Informasi
Mekanisme Komplain
K O N T A K
WEBSITE UTAMA
Home
Informasi Publik
Informasi Wajib Berkala
Tata Cara Pengaduan
Tata Cara Pengaduan
TATA CARA PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT KELAS II
8.
TATA CARA PENGADUAN
LINK
a.
Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang/Pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik
LIHAT
b.
Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang/Pelanggaran oleh Pihak yang Mendapat Izin/Perjanjian Kerja dari Badan Publik
LIHAT
